Rabu Legi,  12 Desember 2018 13:45 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

Desember, 2018
MSSR KJS
      1
2345678
91011 12131415
16171819202122
23242526272829
3031     

KRITIK DAN SARAN
21 April 2018
  iwayan budihartawan
  Penyaluran Bedah Rumah Yang Tepat
 
08 Februari 2018
  Alvin Perdana
  Pantai Kuta penuh sampah
 
01 Februari 2018
  I Gede Ardana
  Toilet di kantin ktr gubeenur bali
 
06 Januari 2018
  Putu sugianto
  Bedah rumah
 
18 Desember 2017
  Gede Arnaya
  SK Gubernur terkait Dispensasi hari Suci Hindu
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
BERITA DETAIL
http://birohumas.baliprov.go.id/ - Senin, 09 Juli 2018
Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, Sekda Dewa Indra Tekankan Pejabat Sebagai Pelayan Masyarakat
Dibaca: 289 Pengunjung


Oleh : Biro Humas Setda Prov Bal


Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Dalam pelaksanaan pemerintahan, para birokrat mulai tingkat terbawah hingga Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan pelayan yang harus bekerja sesuai Undang-Undang sehingga bisa memberikan layanan langsung dan nyata kepada masyarakat. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menghadiri acara Penguatan Komitmen dan Sosialisasi Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemprov Bali, di Ruang Rapat Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin (7/9).

“Semua sifatnya melayani, mulai staf hingga pejabat, saya pun melayani Bapak-bapak Pimpinan OPD, menandatangan kegiatan agar bisa segera dilaksanakan, itu salah satu contoh, tetapi itu mulia untuk menciptakan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik. Kita ditugaskan bukan untuk berkuasa tetapi melayani masyarakat,” tegas Dewa Indra.

Dengan pelaksanaan acara ini, Sekda Made Indra ingin menggaungkan kembali acara serupa yang sempat dilaksanakan tahun 2012 lalu sehingga Pemprov Bali bisa meraih predikat Zona Integritas WBK dan WBBM. “Beberapa tahun lalu kita sempat gelar acara serupa dan saat ini agak meredup, untuk itu Saya ingin menguatkan kembali apa yang sudah pernah dibangun yakni menjadikan birokrasi Pemprov menjadi Zona Integritas WBK dan WBBM. Semua ini membutuhkan komitmen kita bersama, agar tidak lagi menjadi seremonial belaka. Jika angka kemiskinan bisa diturunkan seperti yang sudah dilaksanakan Pemprov Bali, saya yakin kinerja birokrasi juga bisa ditingkatkan,” jelasnya seraya menyampaikan dengan terciptanya birokrasi yang baik akan dapat mengurangi intervensi pihak luar. “Jika ingin mengurangi resiko maka jadikanlah birokrasi kita sebagai Zona Integritas WBK dan WBBM. Saya yakin intervensi pasti ada, kalau kita masuk zona integritas maka intervensi pun akan hilang, dan resiko pun akan mengecil,” pungkas Dewa Indra.

Hal senada disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab,  bahwa komitmen seluruh Pimpinan OPD dilingkup Pemprov Bali sangat dibutuhkan untuk mempercepat terciptanya zona integritas WBK dan WBBM. “Jangan hanya Sekda, semua pimpinan OPD harus sejalan, jika sudah sejalan pasti gampang mewujudkan ini,” ujar Alkhatab seraya mengingatkan jabatan yang dipegang merupakan amanah dari masyarakat, sehingga patut dipertanggungjawabkan dengan benar. “Kita harus berterimakasih kepada masyarakat, karena mereka yang memberi jabatan, oleh karena itu harus mampu memberikan feed back kepada masyarakat dengan menciptakan birokrasi yang bersih dan pelayanan yang professional. Melayani bukan pekerjaan hina, tetapi bentuk kemuliaan seperti yang disampaikan Bapak Sekda. Kita harus bisa melayani agar tetap dicintai dan disegani masyarakat,” jelasnya. Ia pun menyampaikan birokrasi yang baik yakni para birokratnya harus netral dan terlepas kepentingan  politik. “Kedepan birokrat harus bekerja murni untuk rakyat, bukan untuk kepentingan politik,” pungkas Alkhatab.


Dibaca: 289 Pengunjung


 
Berita Lainnya
19 Juli 2018 : Terima 30 Orang CPNS Kemendagri Lulusan IPDN, Sekda Dewa Indra Tekankan Jangan Bersikap Eksklusif
18 Juli 2018 : Gubernur Pastika : Perdalam Pemahaman Makna Upacara, Pertebal Sradha dan Bhakti Kehidupan Beragama Umat Hindu
18 Juli 2018 : KUNJUNGI SURABAYA, BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROV. BALI MENGGANDENG AWAK MEDIA UNTUK MENGETAHUI PENGOLAHAN SAMPAH
17 Juli 2018 : Perlahan Penuhi Kuota Ideal, Kepala BPSDM Lantik Widyaiswara
17 Juli 2018 : Gubernur Pastika Ambil Sumpah 50 PNS di Lingkungan Pemprov Bali
Cari berita :    
 
YOUTUBE
Video Kegiatan Lainnya

VIDEO STREAMING
Perbesar Video

INFO PENTING
Bali Safety
 
Daftar Muspida/Pejabat
 
Kedutaan Asing
 
Kurs Rupiah
 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 
Nomor Telpon Penting
 
Rumah Sakit di Bali
 

JAJAK PENDAPAT
Apakah Anda Sudah Memahami Program Bali Mandara ?
Sangat Paham
Paham
Agak Paham
Belum Paham
 
Responden : 333 Responden
Lihat hasil





Informasi

Beranda
 
Peta Situs
 
Situs Terkait
 
Saran
 
Kontak
 
Mobile
 

Situs Terkait
 
Data Peraturan Hukum Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Jembrana
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Pemerintah Kota Denpasar
 
Pemerintahan Kabupaten Karangasem
 
Situs Terkait Lainnya
Pengunjung


6202515

Pengunjung hari ini : 377
Total pengunjung : 763240

Hits hari ini : 2056
Total Hits : 6202515

Pengunjung Online: 19


Info Kontak

Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
Telp : +62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
Telp : +62811 3881 875 (SMS)
Email : birohumas@baliprov.go.id
Website : http://birohumas.baliprov.go.id


Copyright © 2013 birohumas.baliprov.go.id - Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali - Bali Indonesia. All Right Reserved.