Jumat Kliwon,  20 April 2018 11:24 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

April, 2018
MSSR KJS
1234567
891011121314
1516171819 2021
22232425262728
2930     

KRITIK DAN SARAN
08 Februari 2018
  Alvin Perdana
  Pantai Kuta penuh sampah
 
01 Februari 2018
  I Gede Ardana
  Toilet di kantin ktr gubeenur bali
 
06 Januari 2018
  Putu sugianto
  Bedah rumah
 
18 Desember 2017
  Gede Arnaya
  SK Gubernur terkait Dispensasi hari Suci Hindu
 
13 Desember 2017
  Gustu
  UMK 2018
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
ARTIKEL DETAIL
http://birohumas.baliprov.go.id/ - Kamis, 11 Oktober 2012
Tahura Denpasar Tetap Milik Negara
Dibaca: 3738 Pengunjung


Oleh : administrator

Sumber Photo : google.com.
Taman Hutan Raya (Tahura) Denpasar adalah lahan milik negara yang dijadikan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Lahan milik negara ini dikelola oleh Pemprov Bali.
 
Tahura ini pada awalnya merupakan Kelompok Hutan Prapat Benoa RTK 10 yang merupakan hutan mangrove seluas 1.375,5 hektar. Dalam perkembangannya ini diubah status menjadi Taman Hutan Wisata Alam Prapat Benoa - Suwung (TWA BPS) berdasarkan Kepmenhut RI Nomor 885/Kpts-II/1992 tanggal 8 September 1992. Agar dapat dikembangkan untuk kepentingan lingkungan dan pariwisata, Gubernur Bali (saat itu Ida Bagus Oka) mengajukan permohonan kepada Menhut RI untuk mengubah lagi statusnya menjadi Taman Hutan Raya sehingga terhitung sejak 25 September 1993 TWA BPS resmi menjadi Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TNR). Nama Ngurah Rai diambil dari pahlawan I Gusti Ngurah Rai. 
 
Berdasarkan letak geografisnya, TNR terletak pada segi tiga emas pariwisata Bali. Di timur terletak Pantai Sanur, di barat Pantai Kuta dan di selatan Kawasan Wisata Nusa Dua. Akses menuju TNR mudah karena hanya 6 km dari pusat Kota Denpasar dan 4 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai, Tuban, Badung. 
Keberadaan TNR sangat menarik. Setiap bulan ribuan turis asing maupun domestik berkunjung untuk menikmati keindahannya. Pesona TNR disebabkan tak kurang dari 14 jenis tumbuhan mangrove tumbuh di sini. Dari 14 jenis itu lima diantaranya cukup dominan, yakni mangrove jenis Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba dan Sonneratia caseoloris. Pesona TNR juga disebabkan panorama khas mangrove serta telah terbangunnya jogging tracking sepanjang kurang lebih 1.400 meter, bangunan menara (tower), dan shelter. Satwa khas TNR seperti burung, ikan, kepiting dan biawak menambah daya tarik kawasan ini. Jogging tracking dimanfaatkan untuk jalan santai pengunjung. Menara (tower) dimanfaatkan untuk melihat pemandangan di sekitar hutan mangrove dari atas. Di kawasan ini juga ada pondok peristirahatan pada jalur jogging track sebagai tempat bersantai dan beristirahat pengunjung sembari menikmati keindahan mangrove dan satwa air. 
 
Objek lain yang sudah ada adalah tempat ibadah umat Hindu antara lain Pura Candi Narmada atau Pura Tanah Kilap, tempat ibadah umat Budha antara lain Klenteng Griya, Konco Dwipayana-Ling Sii Miao Kilap, estuary dam dan sejumlah bangunan Pusat Informasi Mangrove (Mangrove Information Centre/MIC) yang dibangun atas bantuan Jepang. 
Bangunan lain yang sudah ada adalah loket karcis, kios pedagang, areal parkir, dan toilet. Semuanya pada blok pemanfaatan. Tidak satupun pada blok pemeliharaan, apalagi blok perlindungan. Keberadaan Tahura ini sangat dirasakan Pemprov Bali dan Desa Pakraman Kepaon karena setiap tahun Rp100 juta masuk PAD Bali dan ratusan juta masuk kas Desa Pakraman. 
 
Pengusahaan vs Penguasaan
Berkenaan opini media TNR dikuasai, dikavling bahkan dicaplok investor (Bali Post, Radar Bali, dan Nusa Bali Sabtu, 6 Oktober 2012), mengesankan bahwa kawasan itu tidak lagi milik negara. Berita itu mengesankan TNR Suwung sudah jadi milik investor. Kesan itu demikian kuat karena ditulis pada headline berita. Namun, tidak demikian kenyataannya. 
Pemprov Bali dan Kemenhut RI tidak menguasakan, mencaplokkan atau mengkavlingkan lahan TNR kepada investor PT Tirta Rahmat Bahari (PT. TRB). Pemerintah hanya memberikan ijin prinsip mengusahakan pariwisata alam. Bukan alih kepemilikan lahan. Semua lahan tetap milik negara dan tetap dikelola Pemprov Bali. PT. TRB hanya diijinkan mengusahakan pariwisata alam. Ijin hanya diberikan di atas lahan blok pemanfaatan TNR. Bukan di blok lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Suaka Margasatwa, Tahura dan Taman Wisata Alam menegaskan lahan blok pembinaan dan perlindungan tidak boleh digunakan lahan usaha pariwisata alam. 
 
PT. TRB mengajukan ijin pada 2010. Pada 2011 perusahaan itu memperbaharui permohonannya. Selanjutnya Dinas Kehutanan, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Dinas Pariwisata Daerah Bali selaku instansi teknis yang menangani bidang pariwisata di daerah mengeluarkan rekomendasi teknis. Atas dasar rekomendasi teknis itu Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengeluarkan ijin prinsip mengabulkan permohonan investor sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Ijin prinsip itu dijadikan dasar mengeluarkan ijin operasional sehingga melalui Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kemenhut RI mengeluarkan ijin operasional. Lebih lanjut berdasarkan ijin Kemenhut Gubernur memberikan persetujuan. 
 
Semua proses itu tidak mesti mendapat rekomendasi legislatif. PP 36/2010 tidak mensyaratkan demikian. Persetujaun baru diperlukan apabila proses telah mencapai tahap kolaborasi, yaitu tahap persetujuan atau kesepakatan antara investor, ekskutif dan legislatif yang memuat apa dan bagaimana pembangunan dilaksanakan, teknis pembangunannya sampai bagaimana kontribusi bagi daerah dan para pihak. Sebelum kolaborasi terbentuk, investor tidak boleh melakukan aktivitas fisik. Oleh karena kolaborasi belum tercapai, maka belum ada satupun kegiatan fisik yang dilakukan PT. TRB di kawasan TNR. Tidak ada perataan material, tidak ada pembangunan restoran, tidak ada gazebo dan tidak ada fasilitas outbond. 
 
Ijin pengusahaan pariwisata alam berbeda jauh dengan permohonan pemanfaatan lahan sebagaimana pernah diajukan Pemkot Denpasar untuk perluasan estuary dam beberapa waktu lalu. Permohonan pemanfaatan lahan itu jelas-jelas akan berdampak pada luasan lahan TNR sehingga ditolak. Sedangkan pengusahaan adalah kegiatan yang tidak mengubah luasan lahan dan hanya diatas lahan yang diijinkan. 
 
Dari sembilan blok pemanfaatan di kawasan TNR hanya satu yang dimohon PT. TRB, yakni di kawasan Suwung Kauh. Blok lainnya (di Sanur, Serangan, Tuban, Nusa Dua dan Jimbaran) tidak dimohon. Karena itu, tidak benar investor menguasai hutan mangrove. Investor tidak menguasai, mencaplok, mengkavling ataupun menyewa hutan mangrove TNR. Gubernur Bali juga tidak menguasakan, menyewakan, mencapokkan ataupun mengkavlingkan hutan mangrove. Pembangunan 75 fasilitas akomodasi juga tidak ada. Tidak ada alat berat yang meratakan batu kapur. Pun tidak ada hutan mangrove yang gundul di blok Suwung Kauh. Yang ada adalah, semua itu hanya berita media cetak, utamanya Bali Post. 
Bahwa Gubernur Bali Made Mangku Pastika begitu mudah dan mulusnya mengeluarkan ijin penguasaan mangrove, diam-diam, bohong dan tidak konsisten pada komitmen Bali Clean and Green sehingga program itu hanya sekedar tempelan adalah opini media tertentu. Bukan fakta. Sebab, semua ijin yang dikeluarkan Pemprov Bali pasti sudah melalui proses, prosedur, mekanisme dan persyaratan tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Itu karena selain pemegang mandat kekuasaan rakyat, pemerintah adalah juga penjaga tatanan sosial, etika birokrasi, mengusahakan persatuan dan kesatuan dan juga pengemban dan pengamal Pancasila. Bukan provokator, agitator apalagi pemecah belah masyarakat.
 
Berita bahwa pengeluaran ijin itu cerminan program Bali Clean and Green sekedar pemanis bibir atau tempelan juga tergolong tendensius karena fakta lapangan menunjukkan setidaknya dua dari tiga permohonan ijin pengusahaan pariwisata alam ditolak. Keduanya adalah permohonan yang diajukan PT Anantara dan PT Nusa Bali Abadi di Kawasan Hutan Batukaru (Dasong dan Danau Buyan) dengan alasan melanggar Bhisama Kesucian Pura PHDI Pusat Tahun 1994 dan Perda RTRWP Bali. Penolakan disampaikan langsung Gubernur Made Mangku Pastika walaupun investor telah mengantongi ijin Kemenhut RI.(nom)

Dibaca: 3738 Pengunjung


 
artikel Lainnya
13 Juni 2017 : Agama Untuk Hidup
06 Mei 2017 : Obyek Wisata Sangeh, Tak lekang oleh Jaman
06 Mei 2017 : Legenda Pura Bukit Sari, Sangeh
27 April 2017 : Taman Ayun Sebagai Salah Satu Destinasi Wisata Sejarah
21 April 2017 : Makna Nguncal Balung, dan Pantangan Lakukan Upacara Yadnya
Cari artikel :    
 
YOUTUBE
Video Kegiatan Lainnya

VIDEO STREAMING
Perbesar Video

INFO PENTING
Bali Safety
 
Daftar Muspida/Pejabat
 
Kedutaan Asing
 
Kurs Rupiah
 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 
Nomor Telpon Penting
 
Rumah Sakit di Bali
 

JAJAK PENDAPAT
Apakah Anda Sudah Memahami Program Bali Mandara ?
Sangat Paham
Paham
Agak Paham
Belum Paham
 
Responden : 301 Responden
Lihat hasil





Informasi

Beranda
 
Peta Situs
 
Situs Terkait
 
Saran
 
Kontak
 
Mobile
 

Situs Terkait
 
Data Peraturan Hukum Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Jembrana
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Pemerintah Kota Denpasar
 
Pemerintahan Kabupaten Karangasem
 
Situs Terkait Lainnya
Pengunjung


5381520

Pengunjung hari ini : 465
Total pengunjung : 646332

Hits hari ini : 2206
Total Hits : 5381520

Pengunjung Online: 10


Info Kontak

Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
Telp : +62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
Telp : +62811 3881 875 (SMS)
Email : birohumas@baliprov.go.id
Website : http://birohumas.baliprov.go.id


Copyright © 2013 birohumas.baliprov.go.id - Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali - Bali Indonesia. All Right Reserved.