Rabu Pahing,  19 September 2018 17:24 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

September, 2018
MSSR KJS
      1
2345678
9101112131415
161718 19202122
23242526272829
30      

KRITIK DAN SARAN
21 April 2018
  iwayan budihartawan
  Penyaluran Bedah Rumah Yang Tepat
 
08 Februari 2018
  Alvin Perdana
  Pantai Kuta penuh sampah
 
01 Februari 2018
  I Gede Ardana
  Toilet di kantin ktr gubeenur bali
 
06 Januari 2018
  Putu sugianto
  Bedah rumah
 
18 Desember 2017
  Gede Arnaya
  SK Gubernur terkait Dispensasi hari Suci Hindu
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
ARTIKEL DETAIL
http://birohumas.baliprov.go.id/ - Senin, 25 Februari 2013
Ijin PPA Tidak Merubah Peruntukan dan Fungsi Tahura
Dibaca: 3288 Pengunjung


Oleh : administrator

Sumber Photo : google.com.

Opini masyarakat soal Taman Hutan Raya (Tahura) mencuat kembali. Hal itu disebabkan karena Pemprov Bali mengabulkan permohonan ijin pengusahaan pariwisata alam (PPA) oleh PT Tirta Rahmat Bahari (PT TRB) dan sengketa informasi antara Walhi Bali dengan Pemprov Bali yang diback up pemberitaan khusus oleh kelompok media Bali Post.

Bagaimana sesungguhnya kronologi Gubernur Bali Made Mangku Pastika hingga mengeluarkan ijin pengusahaan pariwisata alam (PPA) kepada PT. TRB? Benarkah PT.
TRB akan menguasai lahan Tahura sehingga dapat mengkavling-kavling seperti diberitakan media? Apakah benar PT. TRB akan mengeruk hutan mangrove di areal Tahura seperti ilustrasi karikatur di halaman pertama Bali Post? Ada dua substansi opini yang sering diangkat dalam pemberitaan Bali Post, yakni perubahan peruntukan dan fungsi hutan dan penguasaan lahan Tahura. Dalam pemberitaannya itu terkesan bahwa ada perubahan peruntukan dan fungsi Tahura, serta ada perubahan penguasaan lahan. Disebutkan antara lain dalam berita itu bahwa investor dapat mengkavling lahan Tahura.

Kedua isu tersebut sesungguhnya sudah terjawab dengan tegas dalam SK Gubernur Bali Made Mangku Pastika Nomor 523.33/873/Dishut-4 tertanggal 29 Juli 2011 tentang pemberian ijin kepada PT TRB. Dalam diktum kelima SK tersebut dikatakan bahwa pemberian ijin PPA di areal Tahura tidak merubah peruntukan dan fungsi kawasan pelestarian alam Tahura yang bersangkutan. Penguasaan lahan Tahura juga tidak beralih ke tangan PT TRB. Penguasaan lahan Tahura masih tetap berada pada Pemerintah Provinsi Bali. Oleh karena itu, dasar hukum yang diacu berkenaan dengan pemberian ijin PPA Tahura Ngurah Rai Denpasar bukan PP 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, melainkan PP 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Dalam ketentuan Pasal 4 PP 10 Tahun 2010 – dimana PP ini mengacu pada UU 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan -- ditegaskan bahwa seperti halnya Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru, Tahura juga termasuk kawasan hutan konservasi yang tidak boleh diubah peruntukan dan fungsinya. Hal yang sama berlaku untuk kawasan Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Namun, PP Nomor 36 tahun 2010 – PP ini mengacu pada UU 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya – menyebutkan bahwa pengusahaan pariwisata alam (PPA) tetap diijinkan di kawasan Tahura, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam. Dengan demikian, menjadi sangat menarik untuk didiskusikan bahwa Gubernur Bali dituntut penjara hingga tiga tahun penjara sebagaimana diberitakan salah satu media di Bali.

Kronologi Ijin
Terlepas dari polemik tersebut, kronologi keluarnya ijin PPA untuk PT TRB tidak berjalan lancar dan mudah begitu saja. Permohonan ijin diajukan oleh PT TRB pada 27 April tahun 2011. Permohonan tersebut ditujukan kepada Gubernur Bali.

Menindaklanjuti permohonan PT TRB tersebut, telah diadakan rapat dengan instansi terkait untuk membahas permohonan itu. Mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, serta ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, maka rapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya, permohonan PT TRB dapat disetujui. Pasal 8 PP 36 2010 pada intinya menyebutkan bahwa ijin PPA di Tahura diberikan oleh Gubernur. Kemudian Pasal 24 Permenhut P.48 2010 pada intinya menyebutkan bahwa permohonan ijin IUPSW di Tahuta diajukan kepada Gubernur.
Selanjutnya tiga instansi teknis yakni Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, UPT Tahura Ngurah Rai dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengeluarkan rekomendasi yang pada intinya juga menyetujui permohonan PT TRB. Persetujuan tersebut hanya diberikan pada blok pemanfaatan Tahura Ngurah Rai. Luas areal yang diijinkan total 102, 22 Ha (seratus dua koma dua puluh dua hektar). Gubernur Bali kemudian mengeluarkan surat Nomor 523.33/873/Dishut-4 tertanggal 29 Juli 2011 yang pada intinya memberikan ijin prinsip PPA di Kawasan blok pemanfaatan Tahura Ngurah Rai seluas 102,22 ha tersebut.

Sebagai tindak lanjut atas telah dikeluarkannya ijin prinsip PPA, PT TRB diwajibkan untuk membuat peta area rencana kegiatan usaha yang disahkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), membuat rencana usaha pengusahaan pariwisata alam, melakukan pemberian tanda batas pada areal yang dimohon, dan menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Semua kewajiban telah dipenuhi PT TRB sehingga perusahaan itu mengajukan permohonan Pengesahan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam di Blok Pemanfaatan Tahura Ngurah Rai Bali kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Permohonan itu disetujui Dirjen PHKA dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen PHKA Kemenhut Nomor : sK.77/IV-SET/2012 tertanggal 9 Mei 2012. Pada diktum kesatu SK Dirjen PHKA Kemenhut tersebut disebutkan bahwa Dirjen PHKA Kemenhut mengesahkan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam (RPPA) PT. Tirta Rahmat Bahari di Blok Pemanfaatan Tahura Ngurah Rai Bali untuk jangka waktu tahun 2012 s/d 2067 (55 tahun).

Oleh karena RPPA PT TRB telah mendapat pengesahan dari Dirjen PHKA, maka sesuai amanat Undang-undang, Gubernur Bali Made Mangku Pastika memproses perijinan itu dengan mengeluarkan SK Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/HK/2012 tertanggal 27 Juni 2012 yang pada intinya memberikan ijin PPA kepada PT. TRB pada blok pemanfaatan Tahura Ngurah Rai seluas 102,22 ha. Pemanfaatan blok pemanfaatan itu harus memperhatikan azas konservasi, azas kelestarian, dan azas pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam SK tersebut, Gubernur Made Mangku Pastika mewajibkan PT. TRB memenuhi 15 kewajiban, dan melarang dua larangan.

Beberapa kewajiban yang dibebankan adalah merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya dan areal dari kawasan yang perlu direhabilitasi; bertanggungjawab terhadap upaya konservasi, perlindungan dan keamanan hutan yang menjadi areal kerja dan sekitarnya serta menjaga keamanan dan ketertiban pengunjung, kebersihan dan sanitasi lingkungan sesuai dengan jenis usahanya; melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan UKL dan UPL termasuk pengelolaan limbah; menyisihkan dana minimal 5% dari keuntungan setiap tahun untuk pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan, agama dan budaya kepada Pemprov Bali; dan membantu kelancaran petugas terkait dalam melakukan pembinaan maupun pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kinerja pariwisata alam.

Sedangkan larangan yang diberlakukan adalah memindahtangankan izin PPA kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur Bali, dan menyelenggarakan kegiatan PPA yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan/atau ketertiban umum.


Dibaca: 3288 Pengunjung


 
artikel Lainnya
13 Juni 2017 : Agama Untuk Hidup
06 Mei 2017 : Obyek Wisata Sangeh, Tak lekang oleh Jaman
06 Mei 2017 : Legenda Pura Bukit Sari, Sangeh
27 April 2017 : Taman Ayun Sebagai Salah Satu Destinasi Wisata Sejarah
21 April 2017 : Makna Nguncal Balung, dan Pantangan Lakukan Upacara Yadnya
Cari artikel :    
 
YOUTUBE
Video Kegiatan Lainnya

VIDEO STREAMING
Perbesar Video

INFO PENTING
Bali Safety
 
Daftar Muspida/Pejabat
 
Kedutaan Asing
 
Kurs Rupiah
 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 
Nomor Telpon Penting
 
Rumah Sakit di Bali
 

JAJAK PENDAPAT
Apakah Anda Sudah Memahami Program Bali Mandara ?
Sangat Paham
Paham
Agak Paham
Belum Paham
 
Responden : 307 Responden
Lihat hasil





Informasi

Beranda
 
Peta Situs
 
Situs Terkait
 
Saran
 
Kontak
 
Mobile
 

Situs Terkait
 
Data Peraturan Hukum Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Jembrana
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Pemerintah Kota Denpasar
 
Pemerintahan Kabupaten Karangasem
 
Situs Terkait Lainnya
Pengunjung


5719908

Pengunjung hari ini : 170
Total pengunjung : 716263

Hits hari ini : 2232
Total Hits : 5719908

Pengunjung Online: 12


Info Kontak

Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
Telp : +62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
Telp : +62811 3881 875 (SMS)
Email : birohumas@baliprov.go.id
Website : http://birohumas.baliprov.go.id


Copyright © 2013 birohumas.baliprov.go.id - Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali - Bali Indonesia. All Right Reserved.